80 Persen Rakyat Masih Pragmatis

BANDARLAMPUNG – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengimbau rakyat untuk mampu memilih secara objektif dalam Pemilu 2014. Rakyat harus mengetahui dan mengenali calon yang akan dipilih dengan melihat integritas, kapasitas, sampai rekam jejaknya.
Untuk mencapai harapan ini, akademisi FISIP Universitas Lampung Robi Cahyadi mengatakan, perlunya transparansi dan kemauan partai politik (parpol) untuk bicara jujur tentang diri mereka. Instansi terkait juga harus membantu dengan memberi informasi ke publik.
’’Seperti KPU, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman membantu dengan memberi informasi siapa saja caleg maupun capres yang berurusan dengan hukum. Bahkan mantan narapidana,’’ ucap Robi kepada Radar Lampung kemarin.
Peneliti perilaku pemilih dalam pemilu ini melanjutkan, tanpa informasi yang valid, politik transaksional bisa terjadi dalam Pemilu 2014. Ini karena hasil penelitian Robi, sebanyak 80 persen penduduk masih berpikir bahwa pemilu adalah ajang untuk mencari uang tambahan.
’’Alasannya karena 80 persen penduduk tinggal di pedesaan yang notabene berpikir praktis. Di mana, pendidikan formal, pendidikan politik, dan akses masih terbatas,’’ beber Robi.
Dosen Unila ini menjelaskan, politik transaksional dalam pemilu tahun depan masih seperti dulu. Bentuknya dengan memberikan sembako dan uang. Kemudian mobilisasi massa yang dibayar, bahkan tawar-menawar jabatan birokrasi, politik, serta tender proyek.
Terpisah, pengamat politik Arizka Warganegara kemarin menambahkan, imbauan sby sudah tepat. Bahwa, masyarakat harus memilih caleg berdasar pada kriteria integritas, kapasitas, dan kapabilitasnya. Parpol juga semestinya mempunyai sistem self evaluation.
’’Sistem ini untuk bisa memfilter caleg yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Kata kuncinya adalah manajemen partai dan sistem pengaderan internal,’’ pungkas Arizka. (dna/p6/c3/gus)